Pengantar
          Tulisan ini dimaksudkan sebagai suatu narasi tentang sejarah pembentukan IPTN berikut perkembangannya dan sekaligus merupakan suatu renungan yang bermuatan introspeksi mengenai apa yang benar dan apa yang salah. Apabila ada yang salah, dimana letak kesalahannya, sehingga IPTN mengalami keadaan seperti sekarang ini dengan harapan bahwa hasil analisa dibawah ini dapat dijadikan acuan dalam melangkah kedepan.

          Bukan maksud penulis untuk mencari kambing hitam dan menyalahkan siapa-siapa, terutama Bapak Habibie sebagai pencetus dan penanggung jawab utama IPTN. Penulis sendiri sempat mendampingi beliau sebagai anggota Direksi IPTN selama 19 tahun, oleh karena itu tidak terlepas pula dari tanggung jawab. Bagi penulis, Pak Habibie tetap adalah figur yang patut dihormati ; sebagai seorang kawan, ia senantiasa siap membantu mereka yang sedang berada dalam kesulitan ; sebagai manusia biasa, ia adalah seorang yang cerdas dan lebih dari itu ia adalah seorang homo universalis.

          Sebagai manusia biasa, penulis tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan dalam menggarap tulisan ini serta ketidaktelitian dalam menyajikan data. Untuk itu penulis mohon dimaafkan terutama oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

PENDAHULUAN
          Keberadaan suatu industri pesawat terbang di bumi Nusantara tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan bangsa Indonesia, baik yang menyangkut aspek sosial budaya, aspirasi dan idealisme bangsa. Bagi sebagian besar rakyat Indonesia, kemampuan untuk terbang merupakan suatu kebanggaan tersendiri, karena mereka dapat mengidentifikasikan diri dengan tokoh-tokoh pahlawan mereka dalam cerita pewayangan yang mereka kagumi dan cintai, seperti Gathotkaca dalam Epik Mahabharata dan Hanuman dalam Epik Ramayana.

          Perintisan pertama untuk membuat pesawat terbang sendiri dimulai sejak awal kemerdekaan negara kita. Hasil yang cukup dikenal dalam sejarah adalah pesawat terbang yang dirancang oleh Bapak Wiweko Soepono dengan menggunakan peralatan dan material yang sangat sederhana. Pesawat terbang tersebut berhasil diterbangkan pada tahun 1948 dilapangan udara Maospati Madiun dan diberi nama RI-X WEL-1.

          Berikutnya adalah pesawat terbang NU-200 Si Kumbang yang dirancang bangun oleh Mayor Udara Nurtanio Pringgoadisuryo dan berhasil diterbangkan pada tahun 1954. Almarhum Komodor Udara atau Laksamana Muda Udara Anumerta Nurtanio semasa hidupnya dikenal sebagai orang yang sangat gigih dalam mewujudkan keinginannya untuk dapat membuat pesawat terbang sendiri.

          Setelah berhasil menjadi salah seorang pimpinan teras dilingkungan AURI, beliau kemudian melangkah lebih jauh lagi dengan membentuk sebuah unit teknik yang disebut Depot Penyelidikan, Percobaan dan Pembuatan Pesawat Terbang atau disingkat DPPP di Pangkalan Angkatan Udara Husein Sastranegara Bandung pada tahun 1957. Di DPPP ini Pak Nur dibantu oleh beberapa Perwira Teknik dan dengan fasilitas perbengkelan yang sederhana telah berhasil membuat pesawat-pesawat terbang eksperimental lainnya seperti Belalang (pesawat latih), Si Kunang (pesawat olah raga yang diperlengkapi dengan mesin Volkswagen) dan Kolintang (gyrocopter).

          Tahapan yang lebih maju lagi baru dimulai pada tahun 1963 dengan diperolehnya bantuan dari pemerintah Polandia melalui suatu kerja sama teknis dengan perusahaan Polandia CHZ - CEKOP. Dalam perjanjian ini disepakati bahwa CEKOP akan membantu untuk membangun suatu pabrik pesawat terbang dalam skala kecil yang memungkinkan pembuatan pesawat terbang dalam produksi seri berdasarkan prinsip-prinsip manajemen perindustrian yang baku. Sebagai wahana dalam upaya penguasaan teknik-teknik produksi dan keterampilan tenaga kerja, telah dipilih suatu jenis pesawat terbang serba guna kecil buatan WSK Okecie Polandia, yaitu PZL-104 Wilga yang kemudian diganti namanya menjadi PZL-104 Gelatik.

          Nama DPPP pun pada tahun 1962 diubah menjadi LAPIP (Lembaga Persiapan Industri Penerbangan) sesuai dengan misi dan sasaran yang ingin dicapai. Dengan gugurnya Komodor Udara Nurtanio pada tahun 1966, maka nama LAPIP kemudian diubah lagi menjadi Lembaga Industri Penerbangan Nurtanio (LIPNUR) sebagai tanda penghargaan terhadap jasa-jasa beliau dalam merintis berdirinya pabrik pesawat terbang pertama di Indonesia. Walaupun program produksi Pesawat Gelatik tetap berjalan, namun dikarenakan keterbatasan ruang lingkupnya yang masih bernaung di bawah TNI Angkatan Udara dan kondisi perekonomian nasional yang masih belum memungkinkan pada saat itu, maka masa depan LIPNUR pun menjadi tidak menentu.

          Dengan adanya tanda-tanda membaiknya perekonomian nasional pada awal era Orde Baru, terutama dengan adanya "oil boom" pada pertengahan dekade 1970-1980, maka kondisi tersebut telah membuka peluang baru bagi putera-putera Indonesia untuk mewujudkan cita-citanya dalam rangka pembangunan nasional di segala bidang yang pada waktu itu sedang giat-giatnya digalakkan.

          Secara kebetulan muncullah sesosok putera Indonesia yang pada waktu itu sudah merupakan tokoh tersendiri di bidang ilmu & teknologi aeronautika dan sudah dikenal di Jerman Barat dimana ia bekerja dan bermukim. Putera Indonesia tersebut tiada lain adalah Sdr. DR. Ing. Baharudin Jusuf Habibie. Secara kebetulan pula bahwa pada saat itu Pak Harto selaku Presiden RI kedua, mengenal secara pribadi tokoh tersebut sejak dari usia mudanya dan langsung mempercayainya untuk melaksanakan suatu tugas besar.

          Maka terjadilah titik temu yang bersejarah antara 3 (tiga) faktor utama yang memungkinkan suatu karya besar dapat terwujudkan, yaitu faktor pertama adanya dukungan politik dari Pengambil Keputusan Tertinggi, kedua adanya Tokoh Penggerak sekaligus Konseptor, dan yang ketiga sebagai faktor pelengkap adalah adanya kondisi perekonomian nasional yang menunjang serta kondusif untuk dimulainya pekerjaan besar tersebut.

          Berbekal dengan cita-cita luhur untuk memberdayakan dan membawa bangsa ke tingkat kecerdasan dan kesejahteraan yang lebih tinggi, serta mengantarkan bangsa Indonesia ke tingkat yang sejajar dengan bangsa-bangsa maju di dunia, baik di bidang budaya, teknologi maupun kualitas hidup (quality of life), maka sebagai langkah pertama dalam mewujudkan cita-cita tersebut, pada tanggal 23 Agustus 1976 oleh Presiden RI telah diresmikan pendirian suatu perusahaan milik negara yang bergerak di bidang industri pesawat terbang dengan nama Persero (PT) Industri Pesawat Terbang Nurtanio, dan sebagai Direktur Utamanya telah ditunjuk Prof. DR. Ing. B.J. Habibie. Nama perusahaan tersebut kemudian diubah menjadi PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara atau disingkat IPTN.

VISI DAN STRATEGI
          Tidak dapat disangkal bahwa Pak Habibie selaku Konseptor IPTN dan sebagai seorang cendekiawan memiliki visi yang jelas dan lugas tentang bagaimana ia harus membangun suatu industri pesawat terbang dan pada gilirannya membangun perindutrian nasional secara menyeluruh yang berteknologi tinggi, berdaya saing, baik di pasar domestik maupun internasional.

          Kehadiran suatu industri pesawat terbang yang modern, berteknologi tinggi dan bertaraf internasional, selain akan membawa bangsa dan negara Indonesia ke tingkat sejajar dengan negara-negara maju, juga akan men-trigger tumbuhnya industri-industri penunjang (supporting industries) dan industri-industri hulu (upstream industries) lainnya. Hal ini dimungkinkan, karena pada hakekatnya pesawat terbang yang canggih adalah suatu produk konglomerasi (perpaduan) dari sejumlah komponen dan bagian-bagian yang bermuatan teknologi tinggi pula. Dan pada gilirannya, komponen-komponen tersebut serta bahan-bahan baku yang dipergunakan merupakan juga produk rekayasa dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi yang serba mutakhir, seperti ilmu dan teknologi material, elektronika, mekanika, kimia, fisika dan lain sebagainya. Jadi apabila industri-industri penunjang tersebut berhasil ditumbuhkan untuk memenuhi kebutuhan industri pesawat terbang, maka akan terjalin suatu hubungan terpadu dan saling menguntungkan. Ini yang lazim disebut "backward linkage", atau suatu kesinambungan antara industri penggalang dengan industri-industri hulu.

          Dilain pihak, tersedianya produk-produk pesawat terbang buatan nasional yang "mestinya" lebih murah dan lebih cocok dengan kondisi di Indonesia, juga akan merangsang tumbuhnya perusahaan-perusahaan transportasi udara berikut kegiatan-kegiatan penunjang lainnya, seperti usaha-usaha dibidang pelayanan pemeliharaan & reparasi pesawat terbang, layanan bandar-bandar udara dan lain sebagainya. Inilah yang disebut "forward linkage", atau kesinambungan antara industri penggalang dengan industri-industri hilir. Dan apabila backward linkage dan forward linkage benar-benar dapat terwujudkan, maka derap pembangunan nasional seperti tertuang dalam Program Umum Pembangunan Nasional 25 tahun dapat dipercepat.

          Dalam merealisasikan visinya, Pak Habibie telah menempuh jalan yang cukup unik, berani dan riskan untuk skalanya, yakni suatu strategi pelaksanaan yang ia gambarkan secara populer sebagai suatu proses perkembangan yang dimulai dari akhir dan berakhir dari awal (a developmental process starting from the end and finish at the begining). Strategi ini pula yang kemudian dikenal sebagai Strategi Loncat Katak atau Frog Leap Strategy. Seperti yang diterapkan di IPTN, secara garis besar pelaksanaan strategi tersebut dapat dibagi dalam 4 (empat) tahap sebagai berikut dibawah ini :

Tahap I

          Sasaran yang ingin dicapai dalam Tahap I ini, pertama-tama adalah pengenalan dan penguasaan teknologi dalam memproduksi jenis pesawat terbang yang sudah ada di pasaran. Pemilihan jenis pesawat terbang yang akan dipakai sebagai wahana dalam proses ini haruslah memenuhi beberapa persyaratan, antara lain memiliki potensi pasar (market potential) yang cukup baik, desain yang sederhana (straight forward design) dan terutama mudah diproduksi.

          Tahapan ini diawali dengan belajar merakit pesawat dari komponen-komponen besar (general assembly), kemudian diikuti dengan perakitan komponen-komponen kecil (semi knockdown assembly) sampai pada komponen-komponen tunggal (complete knockdown assembly). Sub tahapan berikutnya adalah akuisisi keterampilan untuk membuat komponen-komponen sendiri yang dimulai dengan komponen-komponen sederhana kemudian secara bertahap ditingkatkan, hingga pada akhirnya praktis seluruh komponen-komponen airframe dapat dibuat oleh tenaga-tenaga kerja Indonesia sendiri. Sudah barang tentu terkecuali bagian-bagian pesawat yang berupa vendor items dan standard parts.

          Penguasaan teknologi produksi ini yang merupakan proses nilai tambah, sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi terwujudnya sistem manajemen industri yang modern, efektif dan efisien. Konsep inilah yang juga disebut rencana produksi secara progresif (progressive manufacturing plan). Sebagai wahana untuk merealisasikan tahapan ini telah dipilih pesawat terbang transport ringan Aviocar C-212 buatan CASA dari Spanyol dan pesawat terbang helikopter BO-105 berkapasitas 5 orang buatan pabrik MBB dari Jerman.

Tahap II

          Setelah teknologi produksi dikuasai, maka dalam tahap kedua ini dimulai suatu usaha untuk mengintegrasikan teknologi-teknologi yang telah ada kedalam desain pesawat terbang yang baru sama sekali. Dengan demikian ada elemen yang baru dalam proses penguasaan teknologi, yaitu elemen penciptaan. Namun yang paling krusial dalam proses integrasi tersebut adalah bagaimana mengoptimalisasikan pengintegrasian komponen-komponen tersebut kedalam sistim-sistim yang baru sehingga diperoleh suatu desain yang optimal.

          Berhubung dalam tahap ini semua pihak yang terkait masih ada dalam tahap belajar, maka untuk memperoleh hasil yang optimal dan meminimalkan kemungkinan kegagalan, diadakanlah kerjasama dengan pihak luar. Untuk itu telah dibentuk suatu perusahaan patungan (joint venture company) antara IPTN dan CASA yang dinamakan Aircraft Technologies Corporation (AIRTEC) dengan tujuan untuk bersama-sama merancang bangun pesawat terbang baru yang kini dikenal sebagai CN-235.

Tahap III

          Dengan semakin mantapnya penguasaan teknologi pembuatan pesawat terbang oleh putera-putera Indonesia, maka sebagai proses lanjut yang logis adalah mengembangkan teknologi itu sendiri. Didalam tahap III ini, teknologi-teknologi yang telah ada dikembangkan dalam rangka merancangbangun pesawat terbang baru yang sudah berorientasikan ke masa depan (future oriented).

          Oleh karena itulah, dalam tahap III ini IPTN telah melakukan rancang bangun sendiri suatu pesawat terbang dengan menerapkan teknologi-teknologi yang serba mutakhir, walaupun sebagian besar masih harus diimpor dari luar negeri. Hal ini tidak dapat dihindari, mengingat kemampuan nasional dalam hal inovasi-inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi masih belum memadai. Pesawat terbang yang telah berhasil dikembangkan adalah pesawat N-250.

Tahap IV

          Tahap ini boleh dikatakan tahap akhir atau tahap kunci dalam suatu rangkaian proses-proses yang panjang dalam rangka penguasaan teknologi dan transformasi industri. Memasuki tahap ini, maka Indonesia sudah dapat dinyatakan mampu untuk menempatkan diri sejajar dengan negara-negara maju lainnya, bahkan dapat menjadi ujung tombak (spearhead) dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan secara besar-besaran tidak hanya ditujukan untuk mendukung suatu bidang kegiatan saja, melainkan untuk menunjang seluruh sistim perindustrian nasional.

PERSYARATAN, KENDALA DAN RISIKO
          Sudah barang tentu bahwa untuk merealisasikan visi dan strategi ini memerlukan sejumlah persyaratan yang mutlak harus dipenuhi, dan sudah barang tentu pula banyak kendala dan risiko yang menghadang di tengah jalan.

Perjuangan Multi Dimensi (Multi Front Battle)

          Lazimnya suatu produk dibuat apabila kebutuhan pasar benar-benar sudah ada, karena pasar merupakan jaminan bahwa produk tersebut akan terserap. Apabila untuk pembuatan barang tersebut diperlukan inovasi teknologi, maka teknologi tersebut untuk sementara dapat diakuisisi melalui alih teknologi (transfer of technology). Sedangkan untuk mendapatkan tenaga kerja yang terampil, dapat diadakan melalui pendidikan dan pelatihan.

          Sebaliknya, apabila kita telah memiliki teknologinya untuk pembuatan suatu produk, sedangkan tenaga-tenaga yang terampil pun sudah tersedia, maka pasar dapat diciptakan dan dirangsang untuk berkembang. Dalam tahap-tahap awal pembangunan IPTN, pada hakekatnya ketiga unsur tersebut, yakni pasar, teknologi dan tenaga terampil masih sangat langka, bahkan belum ada. Oleh karena itu penulis berkesimpulan bahwa strategi yang dijalankan oleh Pak Habibie dalam membangun IPTN adalah suatu perjuangan multi dimensi dan tentunya mengandung segudang risiko termasuk kebutuhan dana yang sangat besar.

Kebutuhan Biaya

          Dapat dibayangkan bahwa untuk pembiayaan proyek seperti IPTN yang praktis mulai dari nol (kecuali bermodalkan fasilitas LIPNUR dan sejumlah tenaga kerja), diperlukan biaya yang luar biasa besarnya. Selain untuk investasi mesin-mesin, peralatan pabrik dan prasarana industri lainnya, diperlukan pula biaya untuk tenaga-tenaga terampil di semua bidang yang semuanya masih harus diadakan melalui recruitment, pendidikan dan latihan. Tenaga-tenaga tersebut meliputi engineers, tenaga-tenaga managerial, marketing, namun juga tenaga-tenaga pelaksana pabrik yang tidak sedikit jumlahnya, bahkan sebagian dari mereka perlu dikirimkan ke luar negeri dalam rangka spesialisasi. Biaya yang tidak sedikit diperlukan pula untuk mendatangkan tenaga-tenaga Expatriate, seperti Technical Assistants, Supervisors, serta untuk membayar biaya-biaya lisensi dan sebagainya.

          Dengan berkembangnya IPTN pada saat memasuki tahapan-tahapan berikutnya, maka kebutuhan biaya pun semakin bertambah. Selain untuk perluasan pabrik, diperlukan pula biaya-biaya untuk perekayasaan pesawat terbang buatan sendiri yang memerlukan berbagai perangkat peralatan, seperti laboratorium untuk research, uji konstruksi, uji terbang, computer center yang serba canggih dan lain sebagainya. Kesemuanya ini masih harus diberikan oleh Pemerintah sebagai penyertaan modal pemerintah (PMP) dan atau pinjaman-pinjaman jangka panjang.

Kemauan Politik & Dukungan Pemerintah

          Untuk memungkinkan pembiayaan yang sedemikian besarnya itu, sedangkan revenue yang dihasilkan masih jauh dari mencukupi, maka satu-satunya sumber pendanaan adalah dari Pemerintah, baik yang berasal dari APBN maupun non-APBN. Untuk itu jelas diperlukan adanya kehendak politik (political will) serta dukungan pemerintah yang solid.

          Hanya dengan adanya Pimpinan Nasional yang sepenuhnya meyakini akan keandalan strategi loncat katak dengan Pak Habibie selaku pencetus dan penggeraknya, serta didukung oleh kondisi perekonomian yang memungkinkan saat itu, maka eksistensi dan pertumbuhan IPTN dapat dimungkinkan.

Kontroversi Antar Strategi Pembangunan

          Tidak dapat dipungkiri bahwa Strategi Loncat Katak atau Short Cut Strategy yang dicetuskan oleh Pak Habibie pada pertengahan dekade 1970-1980 mengundang banyak kontroversi dan skeptisisme di kalangan masyarakat, terutama di kalangan para pakar ekonomi.

          Hal ini dapat dipahami, mengingat bahwa Indonesia pada saat itu baru saja mengakhiri Pelita I (1969-1974) dalam rangka pelaksanaan Pola Pembangunan Nasional untuk Era 25 tahun (1969-2004) yang dicetuskan dan dimotori oleh Prof. Widjojo Nitisastro beserta teamnya dari Bappenas.

          Secara garis besar Program Umum Pembangunan Nasional tersebut yang berporoskan pada pembangunan ekonomi, pada awalnya dititik beratkan pada sektor-sektor pertanian dan perkebunan, yang merupakan sumber hajat hidup sebagian besar rakyat Indonesia serta pembangunan industri-industri yang langsung menunjang sektor tersebut. Dengan menganut pola Strategi Centrifugal, maka prioritas untuk pembangunan berikutnya diberikan kepada sektor-sektor industri yang langsung menunjang sektor sebelumnya, sehingga terjadi kesinambungan alamiah secara konsisten dari hulu hingga ke hilir. Jadi tidak ada masalah lagi antara backward linkage dan forward linkage. Pola strategi ini dapat dikatakan merupakan satu-satunya jalan keluar (remedy) yang logis dalam mengatasi keterpurukan perekonomian dan kondisi sosial pada akhir masa pemerintahan Presiden Soekarno dan masa transisi ke era Orde Baru, walaupun banyak pula yang kemudian berpendapat bahwa pola ini terlalu konvensional dan lamban dalam laju pengembangannya.

          Dengan dicetuskannya Strategi Loncat Katak yang pada hakekatnya bertujuan mempercepat laju pembangunan dengan memperoleh hasil sebesar-besarnya, namun dilain pihak penuh mengandung risiko serta beban biaya yang besar, maka sudah barang tentu hal tersebut mengundang reaksi pro dan kontra dikalangan masyarakat. Inilah yang menurut pengamatan penulis dikenal sebagai kontroversi antara Widjojonomics dan Habibienomics.

Kondisi Sosio Kultural & Ekonomi Masyarakat

          Suatu kendala yang tidak boleh diabaikan pada akhirnya adalah faktor manusianya sendiri.

          Seperti pernah disampaikan oleh pakar anthropologi Prof. DR. Kuntjaraningrat Alm., bahwa untuk melepaslandaskan perekonomian negara kita melalui industrialisasi dalam era 25 tahun mendatang, perlu adanya usaha intensif untuk mengubah orientasi nilai budaya bangsa yang masih bersifat kosmis magis agraris ke mentalitas industri yang bercirikan kemandirian, kesadaran untuk mentaati hukum dan peraturan, kesadaran akan waktu dan biaya (time & cost consciousness) dan terutama kesadaran akan kualitas dan kesempurnaan (sense of quality & perfectness) dan sebagainya.

          Apabila kita dengan Strategi Loncat Katak ingin mempercepat pembentukan sistim perindustrian modern dan berteknologi maju yang mempersyaratkan derajat ketepatan (degree of accuracy) tinggi, ketepatan waktu dan optimalisasi biaya, maka orientasi nilai budaya yang bercirikan mentalitas industri dan profesionalisme tersebut merupakan conditio sine qua non, bahkan perlu dipercepat realisasinya.

          Apabila kondisi tersebut belum terwujudkan, bahkan terabaikan, maka risiko yang akan kita hadapi adalah selain biaya yang diperlukan untuk industri canggih seperti IPTN akan semakin membengkak, namun juga dapat berakibatkan fatal dalam upaya kita untuk memperoleh spin off effect dari IPTN dalam membangun sistim perindustrian nasional yang saling mendukung. Hal tersebut dikarenakan seluruh potensi masyarakat akan terlibat, sedangkan kondisi masyarakat itu sendiri secara sosio kultural belum siap.

          Interlude. Sebagai analogi, penulis sendiri pernah menghadapi persoalan ini pada awal tahun 1980 yang dilontarkan oleh salah seorang Direktur NV. Fokker yang kebetulan adalah seorang orientalis dan faham benar mengenai kondisi masyarakat Indonesia. Olehnya diibaratkan IPTN sebagai gedung pencakar langit (skyscraper) yang dibangun di atas tanah gambut (marshland). Sudah barang tentu pembangunannya akan memerlukan biaya yang sangat besar, karena selain membutuhkan tiang-tiang pondasi yang sangat dalam, juga perlu dilaksanakan terlebih dahulu persiapan-persiapan yang matang, antara lain pemadatan tanah dan sebagainya.

          Dengan dibangunnya gedung pencakar langit yang serba mewah dan modern tersebut, diharapkan masyarakat disekelilingnya dan terutama para karyawan yang bekerja digedung itu sendiri, secara spontan akan terangsang memanfaatkan tanah sekelilingnya untuk membangun sarana-sarana penunjang seperti infrastruktur, perumahan, sekolah-sekolah sampai pada fasilitas sosial, rumah-rumah ibadah dan tempat-tempat rekreasi lainnya. Apabila semua berhasil direalisasikan, maka akan terjadi suatu proses transformasi dari suatu masyarakat tradisional menjadi masyarakat yang maju. Sudah barang tentu fenomena tersebut akan memberikan dampak yang saling menguntungkan, baik bagi pemilik gedung itu sendiri maupun bagi masyarakat setempat. Namun sebaliknya, apabila kondisi sosial ekonomi dan kultural masyarakat itu sendiri belum siap, maka dapat dibayangkan bahwa akibatnya akan sangat fatal. Menanggapi pengandaian seperti yang digambarkan diatas, penulis dengan rasa sedikit tersinggung hanya dapat berkomentar : We'll see. (Kita lihat saja nanti !)

PERKEMBANGAN IPTN DALAM ERA ORDE BARU

Perkembangan-perkembangan Spektakuler

          Perkembangan dan kemajuan yang dicapai IPTN dalam dekade 80-an dapat dicatat sebagai sangat menggembirakan. Tahap I dari strategi transformasi industri dengan "progressive manufacturing plan"-nya telah berhasil dilalui dengan mulus. Pesawat terbang NC-212 dan Helikopter NBO-105 sebagai wahana transformasi telah berhasil diproduksi didalam negeri dan dijual dalam jumlah yang cukup meyakinkan berkat dukungan dari Pemerintah. Kemudian disusul dengan produk-produk lain, seperti helikopter jenis Puma dan Super Puma sebagai produk lisensi dari Aerospatiale Perancis dan kemudian Bell-412 dari Amerika Serikat. Tonggak-tonggak peristiwa bersejarah yang perlu dicatat antara lain adalah keberhasilan penerbangan perdana pesawat hasil rancangbangun putera-putera Indonesia sendiri, yakni pesawat CN-235 pada tahun 1983, walaupun masih berpatungan dengan pihak CASA Spanyol. Peristiwa penting lainnya adalah diselenggarakannya Indonesia Air Show (IAS) pertama di Indonesia pada tahun 1986 yang diikuti oleh banyak negara peserta dan berlangsung dengan sukses.

          Dalam event tersebut IPTN telah berhasil mendapatkan pesanan pasti (confirmed order) untuk pesawat CN-235 hingga mencapai ratusan lebih, sedangkan puluhan lagi tercatat sebagai pesanan optional (tentative order). Dalam kurun waktu itu juga, IPTN mulai dikenal dengan keberhasilannya baik di dalam maupun di luar negeri.

          Di dalam negeri "succes story" ini sudah barang tentu berdampak semakin berkurangnya sinisme dan skeptisisme di kalangan masyarakat, sedangkan di kalangan Pemerintah berdampak dengan semakin mantapnya dukungan Pemerintah terutama dalam penyediaan dana dan dukungan pemasaran. Di luar negeri kemajuan yang telah dicapai IPTN memberikan keyakinan bahwa IPTN merupakan industri yang sangat potensial untuk bersaing di pasar internasional. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya tawaran-tawaran kerjasama dari perusahaan-perusahaan luar negeri, seperti dari Boeing (USA), MBB atau Deutsche Aerospace (DASA) dari Jerman, Aerospatiale (Perancis), General Electric (USA), British Aerospace (Inggris), Fokker (Belanda) dan sebagainya.

          Di bidang pembangunan fasilitas industri dan jumlah tenaga kerja tercatat pula perkembangan yang luar biasa. Jumlah tenaga kerja yang pada awal tercatat hanya sebanyak + 650 orang dengan luas bangunan + 30.000 m2, dalam kurun waktu 10 tahun telah berkembang menjadi + 12.000 orang, bahkan kemudian bertambah lagi menjadi + 16.000 orang. Sebagai catatan, Pak Habibie pernah mencanangkan bahwa IPTN akan terus berkembang hingga jumlah karyawannya akan mencapai + 60.000 orang. Dengan sendirinya pertambahan tenaga kerja tersebut harus diimbangi dengan pertumbuhan fasilitas industri. Untuk itu telah berhasil dibangun fasilitas-fasilitas industri diberbagai Kawasan Pabrik (KP), yaitu KP-I, KP-II dan KP-IV di Lanud. Husein Sastranegara Bandung dan memiliki areal total + 87 Ha, Kawasan Pabrik III di Tasikmalaya dengan areal seluas 5,1 Ha dan Kawasan Pabrik V di Batu Poron Madura seluas 1 Ha.

          Secara keseluruhan meliputi luas bangunan seluas + 400.000 m2. Semuanya dilengkapi dengan sarana kerja (work space), sarana manajemen (perkantoran), sarana-sarana sosial dan lain sebagainya yang serba mutakhir.

          Perkembangan yang paling spektakuler adalah di bidang alih dan penguasaan teknologi, konsisten dengan strategi yang dianut oleh Pak Habibie. Belum lagi CN-235 secara matang dipersiapkan untuk memasuki tahap series production dengan segala derivatifnya sesuai kebutuhan pasar, IPTN telah mulai dengan rancang bangun pesawat yang lebih canggih lagi, yakni pesawat N-250. Pesawat N-250 yang secara utuh adalah hasil karya putra-putra Indonesia sendiri, memiliki technical features yang lebih maju dibanding dengan pesawat-pesawat sekelas lainnya di pasaran dunia. Pesawat prototype pertama (Gatotkaca) yang telah berhasil melakukan "maiden flight" pada tanggal 10 Agustus 1995 (menjelang Hari Ulang Tahun RI ke 50), sempat menimbulkan berita sensasional, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

          Terlebih-lebih setelah Direktur Utama IPTN pada hari yang sama mengumumkan telah diperolehnya pesanan (order) yang mencapai lebih dari 200 buah dari berbagai perusahaan penerbangan, baik di dalam maupun di luar negeri.

          Namun lebih sensasional lagi setelah Direktur Utama dengan restu penuh dari Presiden Soeharto mengumumkan pula bahwa pada hari itu juga telah diluncurkan proyek baru, yakni Proyek Rancangbangun N-2130, suatu jenis pesawat jet transport berkapasitas 130 pax. Kesemuanya itu telah melengkapi keberhasilan IPTN dalam Program Alih dan Penguasaan Teknologi di bidang dirgantara.

          Di bidang politik, keberhasilan-keberhasilan IPTN tersebut telah pula membuahkan pengakuan, yaitu dengan lahirnya ketetapan Pemerintah atas prakarsa DPR yang mensahkan tanggal 10 Agustus, yaitu tanggal penerbangan perdana pesawat N-250 Gathotkaca, sebagai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional.

          Bahwa pesawat N-250 diakui keunggulannya dibanding dengan pesawat-pesawat terbang lain sekelasnya, tidak hanya di dunia penerbangan dalam negeri, melainkan juga di luar negeri, terbukti dengan disetujuinya suatu anak perusahaan IPTN untuk didirikan di Amerika Serikat, yaitu di Mobile, Alabama, yang diberi nama AMRAY (American Regional Aircraft Industry). Misi perusahaan tersebut adalah memproduksi pesawat N-250 khusus untuk konsumsi belahan benua Amerika dengan harapan bahwa harga jualnya akan lebih kompetitif, mengingat hampir semua bahan baku dan vendor items berasal dari Amerika Serikat. Namun sayang sekali hingga tulisan ini dibuat, pesawat N-250 yang telah melaksanakan uji terbang selama 4 tahun lebih, dikarenakan tidak cukupnya dana dan kesulitan teknis lainnya, belum memperoleh Sertifikat Kelayakan Terbang (Certificate of Airworthiness), baik dari FAA (USA) maupun dari JAA (Eropa), sehingga tidak dapat dipasarkan. Padahal untuk pengembangannya telah dikeluarkan biaya yang sangat besar.

Cash Flow Teknologi Versus Cash Flow Economi

          Sayang sekali bahwa keberhasilan yang dicapai di bidang teknologi tidak diikuti oleh keberhasilan di sektor-sektor lain yang justru sangat krusial bagi IPTN dikemudian hari, yaitu terutama disektor ekonomi perusahaan, sehingga IPTN semakin tergantung di sektor pembiayaan dari Pemerintah. Sesuai dengan misi yang diemban IPTN, memang perlu diakui bahwa sejak dari awal IPTN memiliki tugas ganda, yaitu pertama sebagai perusahaan (business enterprise) yang bergerak di bidang produksi pesawat dan memperoleh keuntungan dari hasil penjualannya, sedangkan misi kedua sebagai lembaga yang bertugas mengembangkan teknologi dirgantara beserta segala aspeknya.

          Dengan semakin jayanya IPTN di bidang pengembangan teknologi, namun kurang berhasil sebagai business enterprise, maka muncullah istilah baru, yaitu ; cash flow teknologi dan cash flow ekonomi. Dengan tolok ukur baru ini, maka dapat disimpulkan bahwa sampai pada akhir era Orde Baru, cash flow teknologi dapat dinyatakan sebagai positif, sedangkan cash flow ekonomi masih negatif.

          Namun demikian, apapun juga istilahnya, ketidakberhasilan IPTN untuk membuktikan bahwa sebagai perusahaan memenuhi syarat kelayakan secara ekonomis, telah menimbulkan suara sumbang di masyarakat, bahwa IPTN seakan-akan hanyalah suatu proyek mercu suar belaka, proyek yang hanya menghambur-hamburkan uang rakyat semata-mata.

          Ketidaklayakan secara ekonomis tersebut sebagian besar disebabkan oleh faktor-faktor intern, dan yang paling utama adalah tingginya inefficiency atau pemborosan, rendahnya produktivitas, dalam artian bahwa jumlah produk yang dihasilkan jauh dibawah target yang direncanakan, sehingga revenue yang dihasilkan tidak cukup untuk mendukung biaya-biaya operasional perusahaan.

Masalah Produktivitas

          Rendahnya produktivitas dapat diukur dari jumlah pesawat terbang yang dihasilkan dalam satuan waktu tertentu (misalnya per tahun), untuk jenis pesawat terbang yang sudah memasuki tahap series production. Mengingat bahwa pasar untuk jenis-jenis pesawat dan helikopter seperti NC-212, NBO-105, Puma / Super Puma dan Bell-412 sudah sangat berkurang, maka hanya pesawat CN-235 lah yang merupakan produk andalan dan diharapkan dapat menghasilkan revenue secara substansial dan berlanjut, disamping produk-produk non-aircraft lain seperti alat-alat Sistim Persenjataan (Sista), sub contract dan sebagainya.

          Diukur dari kapasitas produksi pabrik seperti yang pernah direncanakan pada awal tahun 1980-an, sebenarnya IPTN mampu untuk memproduksi sekurang-kurangnya 36-40 pesawat sejenis CN-235 per tahun atau rata-rata 3 (tiga) pesawat per bulan. Di dalam kalkulasi kapasitas terpasang tersebut sudah diperhitungkan produk-produk sampingan seperti tersebut diatas.

          Sedangkan apabila diukur dari jumlah tenaga kerja yang berjumlah 16.000 orang dengan asumsi jumlah direct labour 6.000 orang, maka kapasitas produksi sebenarnya jauh lebih besar. Dengan asumsi kasar bahwa direct labour yang dialokasikan untuk CN-235 sebanyak 5.000 orang dengan jumlah jam kerja bersih per minggu (nett weekly manhours) sebesar 40 jam (tanpa lemburan), maka dengan manhours yang tersedia IPTN sebenarnya mampu memproduksi sekurang-kurangnya 60 pesawat per tahun. Jumlah tersebut didasarkan pada perhitungan yang dibuat oleh team dari CASA, itupun dengan menggunakan asumsi faktor efisiensi yang sangat pesimistis.

          Kini apabila dibandingkan dengan kenyataan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun, dimulai pada saat CN-235 memasuki tahap produksi seri pada tahun 1987, IPTN hanya mampu merampungkan tidak lebih dari 40 pesawat, maka jelaslah bahwa masalah efisiensi merupakan masalah yang serius bagi IPTN. Rendahnya efisiensi tersebut tidak hanya berlaku di sektor produksi, namun juga hampir di semua bidang.

          Sudah barang tentu, efisiensi yang demikian rendah itu ada sebab-musababnya. Secara umum dapat dikemukakan bahwa efisiensi kerja lazimnya tergantung pada sejumlah faktor, antara lain mutu tenaga kerja yang rendah dan kurang profesional, sarana kerja (fasilitas) dan dana yang tidak mencukupi, sistim atau prosedur kerja yang tidak tepat atau tidak praktis, iklim kerja yang tidak kondusif untuk meningkatkan motivasi kerja, dan sebagainya. Dari semua faktor-faktor tersebut, kiranya kualitas dan kuantitas tenaga kerja serta penyediaan sarana kerja tidak ada masalah. Jadi mudah disimpulkan bahwa rendahnya efisiensi tersebut disebabkan karena faktor-faktor lainnya yang bersifat intangible. Dan akhirnya, kesemuanya terpulang pada masalah manajemen.

Masalah Backward Linkage

          Seperti telah diuraikan terdahulu, backward linkage adalah keterpaduan antara IPTN sebagai industri penggalang (the leading industry) dengan industri-industri infrastruktur (supporting industries) yang diharapkan akan terpacu untuk tumbuh memenuhi kebutuhan IPTN secara bertahap dan kemudian berkembang menjadi industri-industri high-tech di bidang masing-masing. Inilah yang disebut sebagai proses akselerasi dan modernisasi pembangunan berkat adanya "multiplier effect" atau "spin-off effect" dari industri penggalangnya.

          Apabila proses akselerasi ini berhasil, maka akan diperoleh keuntungan yang berlipat ganda. Pertama, industri-industri penunjang tersebut akan memperoleh penghasilan lebih besar berkat adanya proses nilai tambah atau "value added process" sebagai hasil implementasi dari high-technology. Kedua, IPTN khususnya dan negara pada umumnya akan diuntungkan karena semakin tidak tergantung pada luar negeri dalam hal penyediaan material spesifik dan vendor parts bagi pesawat terbang, sehingga dapat dipastikan bahwa harga jual pesawat terbang akan menjadi lebih murah dan pada gilirannya akan menguntungkan para operator penerbangan.

          Melihat kenyataan yang ada, dapat disimpulkan bahwa dalam kurun waktu dua dasawarsa, strategi backward linkage ini tidak atau belum menunjukkan keberhasilan yang berarti. Walaupun oleh Direktur Utama IPTN telah sering kali diupayakan pertemuan-pertemuan dengan para pengusaha industri, sebagai upaya untuk yang mencoba membina industri-industri hulu tersebut seperti industri elektronika, industri metal, non metal, industri kimia, plastik, karet dan sebagainya, namun hasilnya praktis belum tampak. Hal ini disebabkan oleh karena pada umumnya para pengelola industri tersebut kekurangan modal untuk investasi peralatan baru yang canggih dan untuk pembiayaan alih teknologi. Faktor berikutnya adalah bahwa volume produk yang dibutuhkan oleh IPTN jauh tidak sepadan dengan biaya investasi untuk pengembangan produk tersebut, apalagi bila dikaitkan dengan rendahnya produktivitas IPTN. Dengan kata lain, volume produk yang dibutuhkan oleh IPTN pada khususnya dan pasar pada umumnya masih jauh di bawah skala ekonomi.

          Sebagai akibat tidak terwujudkannya backward linkage tersebut, maka hingga saat ini praktis semua bahan baku (raw materials) untuk pesawat terbang masih harus diimpor, seperti high grade aluminium & steel alloys sampai pada paku keling (aircraft rivets) dan sebagainya. Belum lagi vendor items dan standard parts seperti flight & navigation instruments, propulsion system, flight communication system dan sebagainya. Kesemuanya menyebabkan harga jual pesawat mau tidak mau menjadi tinggi, tidak kompetitif di pasar bebas dan terutama rawan terhadap terpenggalnya jalur pasokan (supply line) dari luar negeri apabila terjadi perubahan situasi politik yang tidak menguntungkan.

Masalah Forward Linkage

          Dalam hal ini yang dimaksud dengan forward linkage adalah pertumbuhan pasar beserta segala derivatifnya sebagai akibat dari keberadaan suatu industri sebagai produsen produk-produk yang dibutuhkan pasar tersebut. Dalam hal IPTN, produk dimaksud terutama berupa pesawat terbang, sedangkan dengan pasar dimaksud adalah kebutuhan operasional udara dalam arti yang luas, baik berupa operasi udara militer maupun operasi penerbangan sipil atau transportasi udara. Yang dimaksud dengan kebutuhan derivatif transportasi udara adalah segala aspek yang menyangkut transportasi udara mulai dari tumbuhnya perusahaan-perusahaan penerbangan sipil, pembangunan bandara-bandara udara baru dengan segala fasilitas pendukungnya sampai pada pembukaan sentra-sentra usaha baru dan sebagainya.

          Walaupun pada hakekatnya pertumbuhan penerbangan sipil dengan segala derivatifnya dalam era Orde Baru boleh dikatakan cukup menggembirakan, namun tidak dapat disangkal pula bahwa kontribusi IPTN dalam pertumbuhan penerbangan sipil di dalam negeri masih sangat minim. Jelaslah pula bahwa selain kapasitas produksi IPTN untuk memenuhi kebutuhan pasar memang belum memadai, namun masalahnya diperparah lagi dengan rendahnya produktivitas.

          Padahal apabila dilihat dari peluang yang tersedia pada saat itu yang dibuktikan dengan banyaknya pesanan (order) yang masuk untuk pesawat CN-235 pada saat diadakannya Indonesia Air Show pertama pada tahun 1986, sebenarnya peranan IPTN dalam pertumbuhan transportasi udara nasional dapat lebih berarti. Apalagi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor : 1 Tahun 1980 yang intinya melarang impor pesawat terbang sejenis / sekelas dengan CN-235, maka sebenarnya IPTN memiliki kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Strategi Loncat Katak benar-benar menemukan sasarannya.

Masalah Management

          Seperti telah disinggung di atas, bahwa ketidakberhasilan IPTN untuk tampil sebagai unit industri yang tangguh dan layak secara ekonomis dalam usianya selama 20 tahun merupakan faktor yang krusial untuk masa depannya sendiri.

          Dengan segala perangkat industri yang serba lengkap dan canggih, jumlah tenaga kerja yang cukup dan dukungan baik politik maupun finansial dari Pemerintah yang serba solid, maka kegagalan ini haruslah dicari sebab musababnya, yang tak lain adalah di bidang manajemen. Hal ini pada hakekatnya sudah mulai terasa pada pertengahan tahun 1980-an. Sebagai salah satu contoh adalah bahwa pembentukan sistim manajemen industri modern seperti yang sering dicanangkan oleh Direktur Utama sendiri akan terealisir pada usia 10 tahun IPTN (1986) ternyata tidak tercapai.

          Kegagalan tersebut mengakibatkan banyak jadwal-jadwal produksi yang tidak tepat waktu, bahkan sangat tidak tepat waktu. Kegagalan manajemen tersebut sudah barang tentu merupakan tanggung jawab seluruh jajaran Direksi IPTN pada waktu itu, termasuk penulis sendiri. Namun demikian, sebagai suatu kajian dalam rangka introspeksi, penulis mencoba membuat analisa mengapa hal tersebut sampai terjadi dengan mengetengahkan faktor-faktor yang mempengaruhi, termasuk ciri-ciri khas kepemimpinan Pak Habibie di IPTN. Hasil analisa tersebut dapat dirangkum secara garis besar seperti dibawah ini :

1. Gaya Management cenderung "top down" dan pengambilan keputusan sering kali dilakukan secara "single handed". Sudah barang tentu gaya ini ada latar belakangnya. Pertama, karena Pak Habibie merasa dirinya (dan memang demikian halnya) sebagai Pengemban Tunggal Tugas (Misi) yang diberikan oleh Kepala Negara, dan oleh karena itu merasa dirinya adalah satu-satunya yang bertanggung jawab. Kedua, Pak Habibie jugalah yang membuat skenario (strategi) tentang bagaimana IPTN harus dikembangkan sesuai dengan visinya. Suatu analogi yang khas pernah disampaikan olehnya sendiri, bahwa IPTN diibaratkan sebagai "symphony orchestra" dimana Pak Habibie berperan sebagai "conductor" atau dirigennya dan sekaligus sebagai pembuat partiturnya. Para Direktur dan Pimpinan Teras diibaratkan adalah para pemain orkes yang masing-masing diberi tugas memainkan instrumen musik tertentu. Sebagai anggota orkes tentunya hanya akan memainkan instrumennya apabila ada komando atau isyarat dari Sang Dirigen berdasarkan partitur yang sudah ditentukan. Penulis mamahami benar maksud dari perumpamaan ini, yaitu tiada lain untuk membentuk suatu "team work" yang kompak dan harmonis. Namun efek samping yang terjadi adalah peranan Sang Dirigen disatu pihak menjadi sangat dominan, sedangkan dilain pihak pemain orkes menjadi kehilangan inisiatif. Dampak dari gaya manajemen tersebut adalah bahwa para Direktur dan pimpinan teras lainnya menjadi kurang memiliki "sense of responsibility" secara keseluruhan, dan cenderung berorientasi vertikal, dalam arti kata bahwa segala sesuatu dilaporkan kepada Direktur Utama tanpa melalui konsultasi terlebih dahulu secara horisontal (staff deliberation).

2. Perlakuan istimewa dari Pemerintah yang sempat dinikmati oleh IPTN selama itu, terutama dari Kepala Negara sendiri, ternyata telah pula memberikan dampak yang kurang baik terhadap Manajemen IPTN. Perlakuan istimewa tersebut terutama tersirat dalam penyediaan dana yang seolah-olah tidak ada batasan dalam alokasinya. Dampak dari kemanjaan tersebut, adalah bahwa Pimpinan Teras sampai pada eselon-eselon dibawahnya cenderung kurang menyadari pertimbangan-pertimbangan ekonomis (business oriented) dalam mengambil keputusan dan kurang mengindahkan prinsip-prinsip cost versus benefit. Di bidang pemasaran telah berkembang suatu pemeo bahwa pada hakekatnya Pak Harto dan Pak Habibie-lah yang berfungsi sebagai salesman, bahkan dikenal sebagai "Super Salesman". Pemeo tersebut sampai mencuat karena hampir semua transaksi yang terjadi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri adalah antara IPTN dan Pemerintah atau antar Pemerintah dan Pemerintah, dan sekurang-kurangnya transaksi tersebut memiliki muatan politis (higher political intention).

3. Program-program teknologi dalam bentuk pengembangan prototype-prototype pesawat terbang baru yang dilaksanakan secara beruntun dan hampir simultan, dirasakan pula sebagai salah satu sebab mengapa pembenahan dan konsolidasi disektor manajemen perusahaan menjadi tersendat-sendat. Seperti kita ketahui, belum lagi program CN-235 mencapai fase maturitas, dalam pengertian bahwa dalam tahap tersebut semua penyakit kanak-kanak sudah berhasil dihilangkan untuk kemudian dilanjutkan dengan program-program derivatifnya, para insinyur sudah disibukkan dengan program baru, yakni program N-250 yang jauh lebih komplex dan sophisticated. Kemudian, baru saja pesawat N-250 berhasil melakukan penerbangan perdananya, sudah dilansir lagi program baru yang semakin canggih, yaitu program N-2130. Kesemuanya ini mengakibatkan bahwa baik pihak manajemen pada umumnya maupun para personil yang terlibat menjadi kehilangan konsentrasi dalam melaksanakan tugasnya.

4. Gaya manajemen top down yang kurang diimbangi dengan bottom up feed back atau arus informasi dua arah, ternyata telah berdampak pula timbulnya kesenjangan sosial yang cukup serius. Keadaan tersebut tidak hanya berakibatkan pada menurunnya produktivitas kerja, namun bahkan sampai membuahkan perubahan dalam tatanan kerja antara Karyawan dan Manajemen di kemudian hari. Sebagai contoh yang frappant (khas) adalah policy Direktur Utama dalam menentukan tunjangan khusus atau Ausser Tariff (AT). Penulis sendiri memahami sepenuhnya jalan pikiran Pak Habibie dalam menentukan kebijakan tentang pemberian AT tersebut dengan perbedaan yang cukup mencolok antara unit-unit organisasi yang melaksanakan "core mission/business" dengan unit-unit organisasi yang hanya melaksanakan tugas-tugas penunjang (supporting units). Namun demikian, perlakuan semacam ini tanpa adanya sosialisasi dan kriteria yang jelas, oleh sebagian besar karyawan dianggap sebagai kurang adil, bahkan lama kelamaan telah menimbulkan rasa dendam, sehingga menghilangkan rasa kebersamaan sesama karyawan. Dampaknya adalah semakin berkurangnya motivasi kerja dan sudah barang tentu menurunnya produktivitas. Keadaan ini pada akhirnya bermuara pada meletusnya unjuk rasa besar-besaran pada akhir era Orde Baru.

5. Akhirnya, tugas rangkap yang dipikul oleh Pak Habibie semasa Orde Baru yang menurut catatan mencapai lebih dari 30, menurut analisa penulis juga merupakan dilemma tersendiri. Tugas-tugas rangkap tersebut yang mencakup tidak hanya bidang-bidang Iptek, namun juga bidang-bidang sosial, agama dan politik bahkan sampai ke masalah pengembangan pulau Batam dan proyek pengembangan tenaga listrik di pulau Natuna dan lain sebagainya, disatu pihak memang merupakan kehormatan tersendiri bagi Pak Habibie dan yang lebih penting lagi memberikan akar dukungan yang semakin kokoh untuk posisinya sebagai tokoh prominen dalam era Orde Baru. Hal tersebut sudah barang tentu pula sangat menguntungkan bagi IPTN sendiri. Namun dilain pihak, keterbatasan waktu yang dialokasikan untuk IPTN ternyata menjadi sangat kontraproduktif dan memberikan dampak yang serius dalam upayanya untuk menggalang team work dikalangan manajemen IPTN.