 |
PT DIRGANTARA INDONESIA, APA KABAR?
Parni Hadi
Nyaris tak terdengar! Persis bunyi iklan sebuah merek mobil di layar tv itu. Itulah yang terjadi dengan IPTN (Industri Pesawat Terbang Nusantara) sejak dua tahun terakhir. Setelah kemudian berganti nama menjadi PT Dirgantara Indonesia (hampir saja saya memelesetkannya dengan singkatan PDI) pun, kegiatan industri pesawat terbang yang dulu menjadi kebanggaan bangsa Indonesia itu masih nyaris tak terdengar juga. Tulisan ini saya buat dalam kapasitas saya sebagai seorang praktisi pers untuk menyampaikan pertanyaan serupa yang dilontarkan publik. Kebetulan, saya mengikuti pertumbuhan industri ini sejak kelahirannya. Kebetulan lagi, kegiatan industri ini tak banyak terdengar lagi ketika Bapak dan tokoh utamanya, yakni Prof. Dr. Ing B.J.Habibie, memegang tampuk pemerintahan tertinggi di negeri ini. Memang ada alasan bagi surutnya kegiatan IPTN waktu itu, yaitu krisis ekonomi yang menghimpit negeri ini sejak pertengahan 1997. Tapi, ada alasan lain yang ditangkap publik dengan kendornya kegiatan industri dirgantara ini sejak Pak Habibie menduduki kursi Wakil Presiden dan kemudian Presiden Republik Indonesia. Alasan itu bersifat kultural, tepatnya budaya Jawa, yakni tidak baik menonjolkan atau menganakemaskan industri yang dilahirkannya sendiri justru ketika sang Bapak berkuasa di tengah-tengah krisis ekonomi yang melibas negeri ini. Sebuah pilihan yang arif! Sekalipun, tak urung ada pula yang berpendapat sebaliknya: justru ketika Habibie berkuasa seharusnya ia habis-habisan mempercepat pertumbuhan industri yang ia bangun sendiri dan yakini sebagai sebuah jalan yang tepat untuk membawa Indonesia tinggal landas menuju masyarakat industri yang madani.
Tapi, Habibie tak melakukan itu. Nampaknya, ia tahu jika itu dilakukannya akan menimbulkan kecemburuan politik justru ketika ia sedang mengkonsolidasikan basis kekuasaan politiknya. Antisipasi akan munculnya kecemburuan politik itu tepat, sebab sejak awal kelahirannya IPTN sudah banyak dikritik dan ditentang oleh berbagai pihak, khususnya ekonom, yang berseberangan jalan dengan Habibie dalam pendekatan pembangunan negeri ini. Kubu Habibie (teknolog) menempuh pendekatan ekonomi produktif melalui pembangunan industri berteknologi canggih (hi-tech industries) dengan mengandalkan keunggulan kompetitif. Sementara itu, para ekonom (teknokrat) melihat pembangunan industri berteknologi canggih belum saatnya dan hanya akan menghambur-hamburkan uang saja.
Wacana pro dan kontra pembangunan industri hi-tech itu sangat bermanfaat dan dikelola dengan baik oleh Presiden Soeharto waktu itu sebagai bagian dari check and balances untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Dari sini bisa disimpulkan bahwa pembangunan industri hi-tech sangat erat hubungannya dengan politik.
Kini setelah Habibie tak lagi berkuasa dan keadaan politik, ekonomi, sosial dan budaya tak juga menuju keadaan yang lebik baik (justru sebaliknya), mudah-mudahan orang bisa menimbang lebih jernih akan perlunya negeri ini memiliki industri hi-tech yang sangat vital seperti PT Dirgantara Indonesia. Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan membentang sekitar 6.000 km dari barat ke timur, sama dengan dari London ke Ankara, memerlukan alat transportasi yang cepat dan tepat, yakni kapal terbang. Sebagai bangsa besar, dilihat dari jumlah penduduk dan luas wilayahnya, kita tak boleh tergantung sepenuhnya kepada bangsa lain dalam pengadaan alat transportasi udara itu, baik untuk kepentingan ekonomi dan pertahanan keamanan. Amatlah menyedihkan bahwa kini kita harus ibaratnya "mengemis-ngemis"atau minta belas kasihan negara maju hanya untuk membeli suku cadang pesawat terbang kita. Karena terpaksa, kini dilaporkan kita harus mencari suku cadang di pasar loak dan pasar gelap. Apa jadinya negeri ini, jika karena perbedaan kepentingan politik, diboikot atau diembargo oleh negara maju dalam pengadaan peralatan canggih yang kita perlukan?
Pembangunan industri hi-tech adalah sebuah conditio sin quanon bagi Indojnesia untuk menuju kemandirian. Memang diperlukan biaya besar untuk itu. Orang Jawa bilang: "Jer basuki mowo beyo" atau orang yang ingin bahagia memang harus mau keluar biaya. Memang perlu efisiensi. Karena itu, kontrol oleh publik dan counter-arguments dari pihak yang berseberangan selalu diperlukan.
Alhamdulillah, industri dirgantara ini tetap eksis, sekalipun harus berganti nama, mengikuti pergantian rezim penguasa. Memang seharusnya demikian. Sebuah industri strategis dirancang dan dibangun untuk kepentingan negara dalam jangka panjang. Sebuah industri strategis dibangun demi kepentingan negara dan bangsa untuk masa depan. Presiden boleh datang dan pergi, demikian pula pemerintahan boleh silih berganti. Tetapi, kepentingan negara dan bangsa yang namanya Indonesia tetap.
Pergantian orientasi dari alih teknologi menjadi profit-oriented atau beriorentasi laba, tentu boleh -boleh saja. Itu sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Tapi, apa yang terjadi dan dicapai di masa lampau tak boleh dilupakan dan dicampakkan begitu saja. Orang boleh saja menganggap industri dirgantara ini ketika masih berrnama IPTN secara bisnis merugi. Tapi, ada prestasi IPTN yang tak bisa dipungkiri, yakni mencetak kader-kader bangsa yang mampu menguasai teknologi canggih. Ini tak bisa dinilai dengan uang. Ada lagi yang lebih dari itu, yaitu memberi kesadaran dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia (dan bangsa-bangsa berkembang lainnya) bahwa anak bangsa yang dulu dijajah 350 tahun dan diejek sebagai bangsa yang bodoh ini ternyata mampu menguasai teknologicanggih, jika diberi kesempatan. Inilah sebuah intagible result atau hasil yang tak teraba, tetapi bisa dirasakan. Itu tak bisa dinilai atau invalualable. Itulah kontribusi terbesar dan tak ternilai dari IPTN.
Alhamdulliilah, bangsa ini di bawah pemerintaha\n Presiden Abdurrahman Wahid tidak melupakan sejarah atau mensetankan masa lampau dalam hal industri dirgantara.
Strategi Komunikasi
Tak banyak terdengarnya kabar tentang industri dirgantara kita, menyusul naik dan kemudian turunnya Pak Habibie dari tampuk kekuasaan tertinggi negeri ini bisa disengaja atau tidak. Disengaja, jika hal itu memang untuk menghindari munculnya kecemburuan politik. Apalagi,, situasi ekonomi waktu itu memang tidak menguntungkan. Tak disengaja, jika hal itu terjadi karena ketergantungan pada seorang tokoh utama, Pak Habibie. Kebetulan, sebagai wakil presiden dan kemudian presiden, beliau sangat sibuk mengurusi masalah yang jauh lebih besar, yakni masalah hidup-mati atau survival bangsa ini, menyusul lengsernya Presiden Soeharto setelah berkuasa 32 tahun. Semoga hal itu tak terjadi, karena jajaran pimpinan IPTN mengalami disorientasi, menyusul lengsernya Pak Habibie.
Adalah sebuah kekeliruan dalam strategi komunikasi, jika tak banyak terdengarnya kabar tentang industri dirgantara ini dianggap hal yang biasa saja. Apalagi, jika dianggap lebih menguntungkan dengan merujuk ungkapan: No news is good news. Sebagai sebuah industri yang sengaja dirancang sebagai ujung tombak tinggal landas bangsa ini, industri dirgantara ini harus terus dikomunikasikan perkembangannnya, baik yang menggembirakan maupun .sebaliknya. IPTN telah mengundang decak kagum generasi muda Indonedia dan menjadi kebanggaan mereka. Kok, tiba-tiba diam seribu bahasa, tak terdengar kabar beritanya. Industri dirgantara ini telah melahirkan komunitas pecinta dan pendukung teknologi canggih dan iptek pada umumnya, termasuk di kalangan praktisi pers. Juga, ia telah menumbuhkan berbagai jenis industri di dalam negeri dan kegiatan bisnis yang menyediakan vendor items. Belum lagi, tumbuhnya minat generasi muda terhadap teknologi dirgantara telah melahirkan sekolah kejuruan dan bahkan perguruan tinggi di bidang ilmu kedirgantaraan. Rujukan utama lembaga pendidikan itu pastilah industri kedirgantaraan kita sendiri.
Bahwa kini industri dirgantara telah mengubah orientasinya, hal itu perlu dikomunikasikan juga kepada maasyarakat luas. Bahkan, jika industri dirgantara ini berubah menjadi pabrik panci sekalipun, hal itu perlu disampaikan kepada publik. Tujunnya agar mereka mengetahui apa yang terjadi dan dengan demikian mereka diharapkan dapat memberi dukungan terhadap langkah-langkah baru PT Dirgantara Indonesia.
Mengkomunikasikan kegiatan tidak berarti harus menunggu datangnya peristiwa besar atau harus menyelenggarakan sebuah acara besar, mewah dan mahal. Acara diskusi kecil-kecilan tentang perkembangaan teknologi kedirgantaraan dengan mengundang para pakar dan wartawan secara regular, misalnya, bisa menjadi wahana untuk mengkomunikaskan diri. Juga, perkembangan SBU (Strategic Business Unit) dan profit center itu perlu terus dikomunikasikan. Kegiatan Advanced Technology Education Center adalah menarik untuk terus menerus dipublikasikan.
Pemasaran produk dan jasa-jasa SBU dan profit center itu pasti akan terbantu banyak, jika PT Dirgantara Indonesia aktif mengkomunikasikan diri atau melakukan public relations. Kegiatan PR ini tak boleh berhenti, sekalipun perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang parah. Jangan sampai karena ingin mengadakan efisiensi dengan perampingan organisasi, justru divisi PR yang dilikuidasi duluan. Pertemuan dengan para wartawan, terutama kelompok wartawan iptek, secara informal perlu terus diadakan.
Memasuki usia seperempat abad, tentu industri dirgantara ini telah mengambil banyak hikmah dari keberhasilan dan kegagalannya di masa lampau. Industri dirgantara ini telah dan akan tetap eksis sepanjang masa, Insya Allah, karena kehadirannya memang sangat diperlukan oleh bangsa Indonesia dan umat manusia. Untuk itu, kegiatan "image building" atau pembangunan citra justru kini perlu digalakkan. Kabar tentang industri ini harus lebih banyak disebar. Demikian pula, diskusi publik tentang perlunya industri strategis ini perlu lebih sering digelar. Dirgahayu PT Dirgantara Indonesia.
***
Biodata
Parni Hadi
Lahir di Madiun, 13 Agustus 1948, berkeluarga dengan tiga anak. Pendidikan : IKIP - Bahasa Inggris, Non Degree Program in Science Writing di Jerman, Kursus Aplikasi Jurnalistik ANTARA, Kursus Singkat Lemhannas (KAS) Angkatan VI, Magister Management pada Technological University of the Philippines. Aktif dalam kegiatan pers sejak tahun 1973 sebagai wartawan LKBN ANTARA, Pemimpin Umum LKBN ANTARA, 1998 - 2000; Pemimpin Umum Harian Umum REPUBLIKA, 1997-2000; Pendiri dan Pemimpin Redaksi Earth Wire Service (Jaringan Pertukaran Berita Lingkungan Hidup) bekerjasama dengan UNESCO, 1992-sekarang; Staf Ahli LKBN ANTARA, 1993 - sekarang; Direktur Utama Publika Hikmah Pratama (Penerbitan Buku), 1995-sekarang; Pendiri, Ketua Yayasan Dompet Dhuafa REPUBLIKA, 1995 - sekarang; Komisaris Utama Tabloid ADIL, 1997 - sekarang; Ketua Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS) 1999 - 2004; Ketua Departemen Pengembangan Media, Komunikasi dan Hubungan Luar Negeri, ICMI, 1995 - Sekarang. Andalan Nasional PRAMUKA, 1998 -Sekarang. Anggota MPR RI, 1998 - 1999; Sekretaris Jenderal Organisasi Kantor Berita Asia Pasifik (OANA), 1998 -1991; Sekjen PWI, 1993 - 1998.
|